Harga Rumah & Apartemen Murah: Info Perumahan Bersubsidi
Showing posts with label Info Perumahan Bersubsidi. Show all posts

Sunday, November 8, 2015

Pemerintah Bantu Uang Muka KPR Subsidi Rp 4 Juta per Debitur

Pemerintah Bantu Uang Muka KPR Subsidi Rp 4 Juta per Debitur


Kenterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  memberikan Bantuan Uang Muka KPR bersubsidi sebesar Rp 4 juta bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Apabila uang muka yang dipersyaratkan bank lebih besar dari BUM, maka selisih kekurangannya ditangung penerima fasilitas.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 42/PRT/M/2015 tentang Bantuan Uang Muka Bagi Msyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Meningkatkan Aksesibilitas Kredit/Pembiayaan Rumah Bersubsidi, yang terbit dan efektif berlaku pada 2 Oktober 2015.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, M. Basuki Hadimuljono menjelaskan pemberian BUM hanya diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah mengantongi surat penegasan persetujuan penyediaan KPR bersubsidi dan mempunyai keterbatasan untuk melunasi uang muka.

Adapun besaran BUM yang disediakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah maksimal Rp 4 juta untuk setiap penerima fasilitas. Apabila BUM tersebut kurang dari uang muka yang dipersyaratkan bank penyedia KPR bersubsidi, maka kekurangannya menjadi beban calon debitur.

Namun, lanjutnya, jika uang muka yang dipersyaratkan oleh bank lebih besar dari Rp 4 juta, maka seluruhnya boleh diperhitungkan sebagai uang muka KPR bersubsidi.

"BUM  bertujuan  untuk  meningkatkan  aksesibilitas  masyarakat berpenghasilan rendah terhadap KPR bersubsidi untuk perolehan rumah tapak," jelas Basuki seperti dikutip dari salinan beleid yang diterima CNN Indonesia, Rabu (4/11).

Untuk mendapatkan BUM, Basuki mengatakan masyarakat berpenghasilan rendah harus mengajukan permohonan melalui bank penyalur untuk kemudian diseleksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kebijakan Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Penyaluran   BUM   dilakukan   setelah   ada   penetapan penerima BUM dan telah dilakukan akad KPR bersubsidi untuk rumah tapak," jelas Basuki.

sumber: http://www.cnnindonesia.com

Saturday, November 7, 2015

Perumahan Subsidi tak Lagi Mendapat Subsidi Listrik

listrik perumahan bersubsidi

Perumahan bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), tidak lagi mendapatkan listrik subsidi dan diharapkan menggunakan daya 1.300 VA.
"Saya mengimbau pemasangan listrik di perumahan FLPP agar menggunakan daya 1.300 VA, ini juga sebagai upaya pemerintah pusat dalam melakukan migrasi listrik subsidi di tahun 2016," kata General Manager PLN Area Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) Baringin Nababan di Manado, Rabu (4/11).

Dia mengatakan imbauan tersebut berkaitan dengan upaya PLN untuk memangkas pelanggan subsidi listrik yang mencapai 20 juta secara nasional. Padahal, katanya, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah kepala keluarga yang miskin dan rentan miskin sebanyak 24 juta hingga 25 juta.

Khusus wilayah Suluttenggo, katanya, jumlah pelanggan per Agustus 2015 mencapai 1,28 juta dan 1,05 juta diantaranya merupakan pelanggan rumah tangga bersubsidi. Jika dirinci, katanya, ada sebanyak 623.234 pelanggan menggunakan daya listrik 450 Volt Ampere (VA), sedangkan sebanyak 429.375 rumah tangga lainnya menggunakan daya listrik 900 VA.

"Terkait dengan defisit daya, kami masih memprioritaskan pemasangan listrik di rumah sakit, sekolah, dan institusi pemerintahan khusus di tahun ini," jelasnya.
Kepala Cabang BTN Manado Syariffudin Harahap mengatakan para pengembang masih berharap rumah bersubsidi atau FLPP masih akan mendapatkan listrik subsidi. "Karena percepatan realisasi Program Sejuta Rumah ini juga harus didukung oleh regulasi misalnya dari segi insentif perpajakan sampai fasilitas penunjang yakni listrik," jelasnya.

"Hingga saat ini, listrik masih jadi persoalan karena PT PLN (Persero) menginginkan rumah bersubsidi tidak menggunakan daya 900 volt ampere," tuturnya.
Masih adanya kendala ini, katanya, membuat target pembangunan perumahan bersubsidi masih minim dari yang ditargetkan. Dia mengatakan hingga September 2015, Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Sulawesi Utara melaporkan telah merealisasikan pembangunan rumah murah sebanyak 2.000 unit dari target tahun ini yakni 3.800 unit.

sumber :republika.co.id

Wednesday, October 28, 2015

Mau Rumah Susun 119 Juta? Syarat Harus Anggota BPJS

rumah susun murah di jakarta

BPJS ketenagakerjaan bekerjasama dengan Syailendra Housing Communities membangun Rumah susun murah di Jonggol, Bogor. Rumah susun tersebut, nantinya akan menampung 30 ribu keluarga peserta BPJS ketenagakerjaan. proyek ini merupakan dukungan terhadap program satu juta rumah rakyat yang digagas presiden Jokowi.

Proyek pembangunan kota terpadu ini dibangun di atas lahan seluas 200 hektar. Proyek yang dibangun di atas Tanah yang di miliki oleh BPJS Ketenagakerjaan ini menelan biaya investasi sebesar USD200 Juta- 250 Juta. Harga rumah susun ini nantinya akan di jual pada kisaran harga 119 Juta sampai 216 Juta per unit. 

Walaupun murah, tidak setiap orang bisa membeli rumah susun ini. Beberapa persyaratan harus dimiliki oleh calon pembeli, yang salah satu persyaratannya adalah harus merupakan anggota BPJS kesehatan.

Selain persyaratan di atas, penghasilan maksimal per bulan sebesar 7,5 Juta Rupiah. Karena memang rumah susun ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Syarat lainya adalah rumah itu harus ditempati selama lima tahun dan tidak boleh di jual kepada pihak lain.

foto: Rumah. Com

Tuesday, September 29, 2015

Yang Harus Di ketahui sebelum Membeli Rumah Bersubsidi


Pernah mendengar tentang Program 1 juta rumah pemerintah? Program yang digagas Presiden jokowi tersebut memberikan subsidi berupa potongan harga secara langsung bagi masyarakat yang ingin membeli rumah. Program ini ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah.

Program tersebut disambut baik oleh masyarakat dan juga para pengembang. Permintaan masyarakat akan perumahan ini meningkat secara signifikan. Melihat adanya peluang besar, pengembang merespon dengan mulai membangun rumah bersubsidi sebagai salah satu produk yang di tawarkan. Program dengan nama flpp ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah. Uang muka ringan adalah salah satu daya tarik nya. Jika pada perumahan non-subsidi, uang muka minimum adalah sebesar 30 persen dari harga rumah, maka khusus untuk kredit rumah bersubsidi, Uang Muka hanya sebsar 10 persen. Hal ini tentu menggembirakan, karena banyak masyarakat yang mampu membayar cicilan perbulan, tetapi kesulitan untuk membayar uang muka. Kemudahan yang lainnya adalah cicilan yang relatif ringan. Pada kpr perumahan non-subsidi besar cicilan  dipastikan lebih dari 1juta perbulan. Sedangkan untuk kpr bersubsidi, cicilan biasanya tidak lebih dari satu juta perbulan! Bahkan ada perumahan yang menawarkan cicilan sebesar 800 ribu perbulan. Cicilan rumah ringan seperti membayar biaya kontrakan, tapi setelah beberapa tahun menjadi milik anda.

Namun perlu diketahui, walaupun sama-sama perumahan bersubsidi, biasanya terdapat perbedaan antara perumahan yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan harga, uang muka dan cicilan perbulan ini dipengarui oleh luas tanah dan bangunan yang ditawarkan.

Jika rumah yang saat ini anda tempati belum lunas dan masih di KPR kan ke bank, jangan harap Anda bisa memiliki rumah bersubsidi. Rumah bersubsidi diperuntukan hanya bagi masyarakat yang belum memiliki rumah dan tidak sedang dalam posisi mengkredit rumah. Bila Anda memaksa dan beranggapan bahwa rumah pertama Anda tidak akan diketahui Bank, sebaiknya Anda tahu bahwa saat ini, semua sistem dan data bank telah terintegrasi dengan Bank Indinesia (BI). Dengan sistem BI checking, semua data dan sejarah transaksi perbankan bisa diketahui. Termasuk rumah yang saat ini anda kredit.

Rumah bersubsidi ditujukan bagi masyarakat berpenghasan rendah (MBR) dengan penghasilan perbulan maksimal lima juta. Jika Anda berpenghasilan lebih dari lima juta, kemungkinan besar permintaan anda akan ditolak oleh Bank dan sebaiknya mencari perumahan non subsidi.
Ada hal lain yang harus di ketahui masyarakat saat ingin mengajukan kpr rumah. Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk rumah bersubsidi namun juga untuk non-subsidi. Masyarakat beranggapan hanya dengan menyediakan uang muka, sudah bisa membawa 'pulang' kunci rumah. Padahal selain uang muka, masih ada biaya-biaya lain yang harus dipersiapkan seperti biaya proses kredit dan biaya booking.

Untuk perumahan besubsidi, biaya booking berkisar antara 500 ribu sampai dengan 1 juta. Biaya booking biasanya dikeluarkan jika kita belum memiliki uang muka. Dana ini sebagai pengikat dan memastikan rumah yang dipilih, tidak ditawarkan kepada calon pembeli lain.

Biaya proses kredit adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses administrasi KPR bank, notaris dan lain-lain. Pembayaran dilakukan sebelum akad kredit dilaksanakan, setelah sebelumnya Anda dinyatakan lolos. Jadi, Selain uang muka, pastikan Anda juga menyiapkan dana cadangan untuk proses kredit ini. Besarnya tidak sama, tergantung kepada bank yang akan digunakan. Saat berdiskusi dengan marketing perumahan, pastikan anda bertanya besar nominal biaya proses kredit yang harus dikeluarkan.

Banyak calon pembeli rumah bersubsidi mengeluh. Merasa berat, karena perumahan berada di lokasi yang terpencil dan jauh dari pusat keramaian. Akses menuju perumahan pun sangat terbatas. Ditambah jalan yang dilalui seperti tidak terurus, berlubang atau bahkan tidak diaspal sama sekali. Banyak yang kemudian mengurungkan niat untuk membeli rumah bersubsidi karena pertimbangan jarak tersebut.

Padahal bukan tanpa alasan para pengembang membangun rumah bersubsidi di lokasi seperti itu. Harga tanah yang tinggi adalah salah satu alasannya. Seperti yang kita ketahui, semakin dekat ke pusat kramaian, harga tanah akan semakin mahal. Tingginya harga tanah membuat biaya pembangunan rumah juga tinggi. Untuk menyiasati hal tersebut, pengembang akhirnya terpaksa membangun perumahan di lokasi yang tanahnya masih murah.

Membeli rumah diibaratkan seperti mencari jodoh. Begitu banyak pilihan yang tersedia, namun menemukan yang cocok bukan merupakan perkara yang mudah. Banyak pertimbangan yang harus diperhitungkan secara matang. Chemistry, lokasi dan yang paling penting adalah kesesuaian dengan anggaran yang kita sediakan. Jadi jangan sampai salah dalam memilih rumah, karena bisa jadi itu merupakan jodoh yang akan menemani dan tempat berlindung sampai tua nanti.

Tuesday, May 12, 2015

Bagaimana Cara Mendapat Rumah Subsidi


Program pembangunan sejuta memberi banyak kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian  rumah tapak maupun rumah susun, termasuk subsidi dari pemerintah.
Rumah subsidi ditawarkan dengan beberapa kemudahan, seperti suku bunga flat 5% selama 20 tahun masa cicilan, dan uang muka 1%.

Lantas, bagaimana syarat dan cara mendapatkan rumah bersubsidi?‎ Ada beberapa ketentuan yang mesti dipenuhi:
  1. Memiliki penghasilan maksimal Rp4 juta per bulan untuk rumah tapak atau Rp7 juta per bulan untuk rumah susun.
  2. Belum memiliki rumah dan belum pernah mendapat subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah.
  3. Telah bekerja di perusahaan formal minimal satu tahun.
  4. Memiliki NPWP, SPT, dan PPh.
  5. Tidak mengalihtangankan rumah tersebut dalam lima tahun.
Bila Anda memenuhi syarat tersebut, Anda dapat mensurvei rumah subsidi yang disediakan pengembang. Tanyakan kepada pengembang, apakah mereka masih memiliki suplai rumah subsidi. Pihak pengembang akan membantu Anda mendapatkan pembiayaan melalui bank yang telah berkomitmen mengucurkan kredit pembiayaan rumah (KPR) subsidi.

Sebagai informasi, harga jual (tertinggi) rumah subsidi ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.03/2015:

  1. Pulau Jawa (kecuali Jabodetabek): Rp110,5 juta.
  2. Sumatera (kecuali Kepulauan Riau dan Bangka Belitung): Rp110,5 juta.
  3. Sulawesi: Rp116 juta
  4. Kalimantan: Rp121 juta.
  5. Bali dan Nusa Tenggara: Rp126,5 juta.
  6. Papua dan Papua Barat: Rp174 juta.
  7. Kepulauan Riau dan Bangka Belitung: Rp116 juta.
  8. Jabodetabek: Rp126,5 juta.

Tuesday, March 3, 2015

Uang Muka Uang Rumah Bersubsidi Menjadi FLPP Jadi 1%


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui penurunan uang muka atau down payment kepemilikan rumah bersubsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi hanya 1%.

Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan program FLPP belum menjangkau seluruh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena total uang yang harus dikeluarkan pada awal pengajuan mendapat rumah bersubsidi masih dianggap terlalu tinggi.

“Saat uang muka 5%, total yang harus dikeluarkan dengan biaya lain seperti pajak bisa mencapai 10% dari harga rumah tersebut,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3).

Basuki menuturkan dengan uang muka yang hanya 1% tersebut, masyarakat harus mengeluarkan tambahan Rp4 juta untuk biaya lain yang harus dikeluarkan saat pengajuan kredit. Cara tersebut dipercaya dapat lebih menjangkau MBR yang memiliki kemampuan membayar cicilan, tetapi belum mempunyai dana yang cukup untuk membayar uang muka.

Menurutnya, penurunan uang muka tersebut akan berdampak pada perpanjangan tenor kredit yang harus dibayarkan masyarakat. Pasalnya, pemerintah juga menekan bunga untuk kepemilikan rumah melalui FLPP itu menjadi hanya 5%.

“Kami berharap cicilan yang flat selama masa kredit itu mengurangi beban masyarakat yang ingin memiliki rumah,” ujarnya.

Basuki juga menyebutkan pemerintah sebenarnya dapat menerapkan uang muka 0% untuk rumah bersubsidi. Akan tetapi, pemerintah dan perbankan memerlukan keseriusan dari masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan menyetorkan uang muka 1% dari total harga rumah.

Monday, March 2, 2015

Daftar Rekomendasi Perumahan Subsidi Bekasi Terbaru 2015


Mencari rumah murah bersubsidi Di bekasi untuk rekomendasi yang tepat memilih rumah pada dasarnya untuk rumah harga murah bersubsidi Harga disesuaikan dengan Lokasi yang diinginkan dimana untuk saat ini ditahun 2015 untuk perumahan bersubsidi yang  letaknya didaerah bekasi Lokasi yg bisa ditemukan masyarakat lumayan cukup jauh Lokasinya dari kota bekasi yang bisa dikatakan jarak akses lokasi sulit untuk ditemukan angkutan Umum yang langsung bisa menuju Lokasi perumahan.
perumahan bersubsidi
akan tetapi dalam kesempatan kali ini blog kredit Kpr rumah murah bekasi akan memberikan informasi rekomendasi anda bagi masyarakat yang sedang mencari rumah murah bersubsidi yang lokasiny di bekasi dalam artikel kali ini akan memberikan rekomendasi pilihan rumah murah bersubsidi yang lokasinya bisa dijangkau oleh masyarakat yang letaknya ditak terlalu jauh dari kota bekasi. lokasi perumahan berdasar keinginan Lokasi dan anggaran yang dimiliki masyarakat
Daftar Perumahan Murah Bersubsidi rekomendasi 2015 Perumahan Murah Bekasi

1 Perumahan Taman Leticia Buni Bakti Babelan Bekasi

 Lokasi Di Babelan Buni Bakti Dekat Pertamina Babelan rekomendasi cocok bagi anda masyarakat yang Berlokasi bertempat Kerja Di daerah Tj Priok- cililncing- Marunda Harga rumah yang ditawarkan
Type Rumah : 36/60
Harga : 126jt
angsuran : 1 juta -15th
Uang Muka : 15 juta
INFO Marketing Taman Leticia
sakimin property : 021 9928 7676 - 0812 8813 0733



2 Perumahan Graha Pesona Sumber Jaya Tambun Selatan

Lokasi Di jl raya utama griya asri2 tambun selatan Bekasi rekomendasi cocok bagi anda yang mencari rumah dekat ke arah stasiun  dan angkutan umum langsung turun depan Lokasi perumahan
type rumah : 36/60
Harga :  126 Juta
Angsuran : 1. jt 15thn
Uang Muka: 38 juta
INFO Marketing Graha pesona Sumber Jaya 
Hendro Jy : 0857 1905 5064 -


3 Perumahan Bumi satria Indah Tambun Selatan Bekasi

Lokasi Di Dekat Perumahan mutiara gading reiviera taman alamanda bekasi tepatnya Di desa satria jaya tambun utara bekasi Kali busa Dekat Perum Graha Prima tambun
Type rumah ; 36/60
Harga :  135 juta
Angsuran : 1,1 juta 15th
Uang Muka : 23 juta
Info Marketing : Boby Property
0823 1014 0102 - 0896 6125 7425
Pin BB 311F6656

Wednesday, December 24, 2014

Harga Rumah Bersubsidi di Jawa Temgah Rp 118 Juta

 Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) memutuskan kenaikan harga rumah bersubsidi atau rumah yang dibiayai melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Khusus di Jawa Tengah dipatok Rp 118 juta.

Ketua DPP REI Jateng, Ihsan Hidayat mengatakan kenaikan harga mulai berlaku sejak 1 Mei 2014. Kenaikan tersebut bervariasi untuk masing-masing daerah. "Harga rumah FLPP di Jateng kini dipatok senilai Rp 118 juta. Jumlah tersebut naik sekitar Rp 20 juta dari harga bandrol sebelumnya yang hanya Rp 88 juta. Kenaikan rumah ini berlaku maksimal untuk tipe 36 dengan luas tanah minimal 60 meter persegi," ujarnya, kemarin.
Menurutnya, kenaikan harga tersebut cukup layak mengingat biaya produksi dan nilai investasi tanah yang sangat cepat perkembangannya. "Saat ini Rp 118 juta merupakan harga yang sudah cocok, karena seperti kita ketahui harga tanah terus membumbung, belum lagi dengan harga-harga bahan baku," jelasnya.
Dengan harga baru, lanjut Ihsan, setidaknya juga akan semakin menggairahkan para pengembang rumah sederhana atau sejahtera sehat. Selama ini dengan patokan harga Rp 88 juta, banyak pengembang rumah sederhana yang beralih ke rumah komersil karena harga yang dinilai tidak sesuai. "REI Jateng memiliki 180 anggota, yang pengembang rumah sederhana ada sekitar 100. Tapi yang masih eksis mengembangkan rumah sederhana saat ini sangat minim, itu pun di kota-kota kecil," bebernya.
Sementara, Sudjadi Direktur PT Ajisaka selaku pengembang rumah sederhana Griya Karya Adiguna Ungaran, mengatakan kenaikan harga rumah bersubsidi menjadi angin segar baginya. Setidaknya, besaran tersebut mampu menutup biaya investasi tanah yang sangat tinggi, sekaligus mengimbangi harga material bangunan. Menurutnya, angka Rp 118 juta sudah ideal.
Sudjadi yang juga Ketua DPP REI bidang Diklat mengaku, meski harga berlaku mulai 1 Meli, pihaknya baru akan memberlakukan bulan depan. Untuk di Griya Karya Adiguna yang terletak di Ungaran Timur ini, pihaknya menyediakan lahan seluas 5 hektar dengan pembangunan tahap pertama 80 unit. "Kami masih mentolerir harga lama Rp 88 juta untuk rumah tipe 36 luas tanah 72 meter persegi. Bulan depan akan disesuaikan dengan harga baruy ketetapan pemerintah," imbuhnya. (dna/smu)

Friday, November 28, 2014

RUMAH BERSUBSIDI : Pembeli Kecewa Fasilitas Umum Tak Layak

Ilustrasi pembangunan rumah. Pemerintah segera mengoreksi harga rumah sederhana jatah rakyat tak mampu setelah menaikkan harga bahan bakar minyak. (Andi Rambe/JIBI/Bisnis)

JOGJA—Paguyuban pembeli rumah berubsidi Kembang  Putih, Pajangan, Bantul meminta pengembang segera merealisasikan fasilitas umum berupa jalan yang layak di kawasan perumahan itu.

Selain fasilitas jalan, pembeli juga meminta Rumah Cerdas selaku pengembang segera memenuhi syarat minimal tata kelola kawasan perumahan berupa stasiun pembuangan komunal dan selokan.

"Kami minta ini segera ditindaklanjuti. Karena kondisi jalan saat ini membahayakan dan tidak nyaman, ujar Koordinator Konsumen Rumah Bersubsidi Kembang Putih, Kukuh Setyono dalam mediasi yang difasilitasi Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) Jogja, Selasa (25/11/2014).

Mediasi tersebut dihadiri empat orang perwakilan dari komunitas pembeli rumah bersubsidi di Pajangan. Adapun dari Rumah Cerdas diwakili oleh Irwan Sucipto dan Komisioner LOS, Slamet . Mediasi ini menindaklanjuti aduan paguyuban pembeli rumah bersubsidi yang kecewa dengan penyelesaian proyek rumah bersubsidi program Kementerian Perumahan Rakyat.

Selain fasilitas jalan layak dan stasiun pembuangan komunal yang sebagian belum terpenuhi, puluhan unit rumah yang sudah dibeli juga belum terpasang instalasi PDAM. Padahal beberapa rumah sudah mulai ditempati.

"Kami minta ketegasan dari pengembang kapan itu direalisasikan. Kami berharap masalah jalan, selokan dan stasiun komunal segera beres," imbuh Kukuh.

Ia menambahkan, saat promosi jalan di perumahan itu sedianya menggunakan aspal. Namun ternyata baru sebagian saja yang di konblok. Sayangnya hingga saat ini konblok jalan hanya selesai sebagian saja. Sementara sebagian lain terkesan dibiarkan.

Menanggapi permintaan itu, wakil Rumah Cerdas, Irwan Sucipto menjelaskan rumah bersubsidi bukan hanya tanggungjawab pengembang saja. Namun pemerintah (Kemenpera) juga ikut bertanggungjawab.

"Kami [pengembang] hanya diminta untuk menyediakan lahan dan membangun unit rumah murah (Rp88 juta). Untuk jalan dan selokan sebenarnya masuk dalam subsidi pemerintah," ujarnya.

Irwan menjelaskan, sebenarnya Kemenpera sudah membangun jalan konblok di beberapa gang di perumahan. Hanya saja pembangunannya tidak tuntas. Tak hanya itu, ia juga mengaku ada kenaikan tarif pemasangan PDAM di Bantul yang diluar prediksi. Bahkan pemasangan untuk rumah bersubsidi program pemerintah pun tidak ada keringanan biaya.

"Kami ini ibarat anak ayam ditinggal induknya. Kami juga tidak tahu mengapa Kemenpera tidak melanjutkan membangun jalan. Untuk PDAM biayanya juga naik sehingga kami kesulitan dana. Masih ada sekitar 60 unit yang belum terpasang PDAM," imbuh Irwan.

Meski demikian Irwan menyatakan pemenuhan instalasi PDAM, stasiun pembuangan komunal dan jalan menjadi prioritas Rumah Cerdas untuk segera diselesaikan.

"Meski demikian kami minta waktu. Terus terang saja dengan adanya kenaikan biaya pemasangan PDAM dan Kemenpera yang tidak membiayai jalan, kami sekarang kesulitan keuangan," imbuhnya.

Saturday, November 22, 2014

Rumah Subsidi Bekasi Tanpa DP Pakai Kartu Jamsotek


Sebagian Masyarakat yang Sulit mencari untuk mendapatkan rumah murah dibekasi saat ini sudah sangat sulit sekali berhubung untuk Mencari rumah murah bersubsidi yang Lokasi Dekat dengan sekitar Kota bekasi sudah sangat Sulit,lokasi rumah murah perumahan bersubsidi dibekasi yang dekat dengan kota sudah sulit sekali didapatkan,sekalipun didapatkan rumah murah bersubsidi yang lokasi strategis uang Muka untuk pengajuan rumah sudah sangat besar nilainya untuk kalangan masyarakat kalangan MBR.
dan untuk menemukan solusi terbaik mau tidak mau Lokasi rumah murah yang ada saat ini agak lumayan Jauh Lokasinya dari pusat kota bekasi. apalagi jika mencari rumah murah yang bisa menggunakan Kartu jamsostek BPJS.cari rumah bersubsidi lokasi dekat dengan kota bekasi yang bisa menggunakan Kartu jamsostek sudah tidak mungkin bisa didapatkan atau ditemukan karena untuk lokasi perumahan yang dekat saat ini Harga Jual sudah Cukup tinggi untuk Pasaran NJOP harga tanah.,tanah untuk lokasi di dekat perkotaan saat ini harga permeternya sudah mencapai 1jutaan untuk permeternya jadi sudah sangat sulit untuk cari rumah murah apalagi yang bisa pakai jamsostek;
Kesempatan kali ini Blog Kredit rumah murah bekasi akan memberikan informasi terbaru perumahan murah dibekasi yang saat ini bisa menggunakan kartu jamsostek.BPJS yang jika masyarakat ingin membeli rumah murah dibekasi yang pengembang perumahan bekerja sama dengan jamsostek bisa temukan informasi terbarunya disini.,untuk lokasi perumahan berada di jalan raya kabupaten bekasi perbatasan antara tambun utara bekasi Lokasi perumahan Berada di daerah tambelang bekasi.
jika anda atau masyarakat yang ingin membeli rumah tanpa DP dibekasi perumahan yang bekerja sama dengan pihak jamsostek segera survei lokasi untuk dapatkan perumahan subsidi tanpa Dp dibekasi


Tuesday, November 18, 2014

Rumah Murah Bersubsidi Bekasi 2014 Paling Di Cari Masyarakat Banyak


Lokasi Strategis Dan akses menuju Perumahan serta Fasiltas yang sudah tersedia serta dekat dengan Lokasi perumahan adalah salah satu Faktor yang menentukan suatu perumahan itu habis terjual cepat unitnya,apalagi perumahan tersebut memberikan harga rumah termurah yang dapat bersaing dengan kompetitor perumahan lain yang berada disekitaran perumahan.
untuk pencarian rumah murah disekitaran bekasi sebagian masyarakat jakarta dan sekitarnya daerah tambun bekasi adalah sasaran empuk untuk mencari rumah murah dengan harga terjangkau.apalagi perlu diketahui sejak tahun 1989 daerah tambun bekasi sudah mulai banyak pendatang berdatangan untuk mencari dan membeli rumah murah didaerah tambun bekasi ini.bisa dibayangkan pastinya dari tahun tersebut sampai dengan saat ini kepadatan penduduk dan lokasi yang semakin maju dan pesat yang menyebabkan harga jual rumah didaerah tambun bekasi ini bervariatif atau bersaing.
saat ini diakhir tahun 2014 bagi masyarakat yang sedang mencari harga rumah pasaran paling termurah dan lokasi yang sangat strategis sangat sulit sekali karena daro perjalanan beberapa riset pasar untuk pencarian rumah murah di daerah bekasi dan sekitarnya itu nyaris cepat habis terjualnya.
jika anda masyarakat yang sedang mencari pasaran harga rumah murah disekitar tambun bekasi ditahun 2014 ini di akhir tahun blog kredit KPR rumah murah bekasi akan memberikan informasi kepada anda perumahan murah didaerah tambun bekasi yang paling banyak dicari masyarakat.rumah murah yang dibandrol harga pasaran termurah dari perumahan laiinya yang berada disekitar perumahan.
cari rumah murah harga semurah murahnya.untuk solusi tersebut saat ini anda bisa temuka diperumahan tambun bekasi Perumahan Graha Pesona Sumber Jaya rumah murah bersubsidi yang dibandrol dengan harga 135juta dengan type 36/60

Thursday, May 8, 2014

Rumah Bersubsidi Harga Naik Lebih dari 40%


Kementerian Perumahan menetapkan harga baru rumah tapak, dengan kenaikan mencapai 42% di beberapa provinsi.

Sumber di Kemenpera, Senin (28/4/2014)  menyebutkan kementerian ini baru saja menetapkan tiga buah kebijakan terkait program penyaluran faslitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mengatur ketetapan harga baru dari rumah tapak dan rusunami.

Penetapan harga yang diberlakukan tersebut tidak lagi diatur berdasarkan wilayah, melainkan lebih detail untuk setiap provinsi.

Sebelumnya, harga rumah dibagi atas empat zona dengan harga dimulai dari Rp88 juta-Rp145 juta setiap unit.

Dalam kebijakan yang baru, harga rumah paling rendah terletak di Provinsi Lampung dengan harga Rp113 juta/unit naik dari harga Rp88 juta/unit, dan paling mahal di Provinsi Papua sebesar Rp185 juta/unit atau naik dari harga Rp145 juta/unit.

Melalui harga baru ini, harga rumah tapak untuk wilayah Bodetabek berada pada kisaran harga Rp130-an juta/unit.


Rumah Bersubsidi Tidak Boleh Dijual Sembarangan


Rumah sederhana tapak (RST) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah serah terima atau sudah dimiliki tidak bisa dialih-tangankan atau dijual sembarangan kepada orang lain. Menurut Sri Hartoyo, Deputi Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), boleh saja rumah tersebut  dijual tapi setelah lima tahun.

Penjualan hanya boleh kepada badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena badan tersebut belum ada pemerintah menugaskan kepada pusat pembiayaan perumahan di Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenpera. "Harganya juga harus sesuai ketetapan harga dari pemerintah karena rumah itu akan dijual lagi ke kalangan MBR lainnya," kata Sri Hartoyo kepada housing-estate.com di Jakarta, akhir pekan lalu.

Penjualan rumah untuk kalangan MBR ini dikontrol karena jenis hunian ini mendapatkan subsidi pajak dan bunga melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari pemerintah. Harga jualnya juga ditetapkan oleh Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) seharga Rp105 – 165 juta (sesuai tingkat kemahalan wilayah). Kelompok sasaran untuk RST adalah mereka yang berpenghasilan maksimal Rp4 juta/bulan.

Dengan FLPP konsumen RST mendapatkan bunga subsidi sebesar 7,5 persen selama masa kredit (15-20 tahun). Ada beberapa syarat yang ditetapkan pemerintah untuk bisa membeli RST. Antara lain belum memiliki rumah, sebelumnya belum pernah menerima subsidi, surat pernyataan penghasilan,  memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Hartoyo mengatakan, karena RST merupakan program pemerintah untuk kalangan MBR maka apabila pemiliknya ingin menjual marginnya harganya kecil. Pemerintah sengaja mengontrol agar nantinya tidak  menjadi ajang spekulasi atau jatuh kepada kalangan yang tidak berhak.

Ia menjelaskan, MBR yang membeli RST seharga Rp95 juta mendapat plafon KPR sebesar Rp85 juta (uang muka Rp10 juta). Rumah tersebut apabila akan dijual lima tahun berikutnya harganya ditetapkan pemerintah sebesar Rp168 juta. Pada tahun ke-6 diperkirakan pemilik rumah masih memiliki sisa pokok KPR Rp66 juta. Maka harga jual rumah tersebut menjadi Rp102 juta (Rp168 juta – Rp66 juta). Yudis
housing-estate.com

Wednesday, May 7, 2014

Daftar Harga Bersubsidi Semua Provinsi April 2014


Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah menetapkan harga baru untuk rumah bersubsidi mulai April 2014. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) No 4 dan 5 tahun 2014.

Ketentuan harga rumah baru berlaku untuk rumah tapak dan rumah susun sederhana milik (Rusunami). Harga yang ditetapkan berbeda-beda di setiap provinsi, dan beberapa kota atau kabupaten.

Berdasarkan data yang didapat detikFinance, Selasa (6/5/2014) berikut daftar lengkapnya.

ProvinsiHarga Lama Rumah Tapak (Rp/Juta)Harga Baru Rumah Tapak (Rp/Juta)Harga Rusunami/Meter (Rp/Juta)
Aceh95118 8,5
Sumatera Utara88117  7,8 
Sumatera Barat88 116   8,8 
Riau88  116   9,5 
Kep. Riau95  125  10 
Jambi 88 114   8,8 
Sumatera Selatan88  118   8,7  
Bangka Belitung95 124   8,9 
Bengkulu 88 116   8 
Lampung 88 113  8 
Jawa Barat88 115   7,3
 Banten88  116   7,6
Jawa Tengah 88  118  7,2
DI Yogyakarta  88  123   7,3 
 Jawa Timur88 115 7,9
 Kalimantan Barat 95132   9,7
Kalimantan Tengah  95  128  9,4
 Kalimantan Selatan95   1279
 Kalimantan Timur95  132 9,9
 Sulawesi Utara88  125 7,8 
 Gorontalo88   125 8,3
 Sulawesi Tengah88  120 6,9 
 Sulawesi Selatan 88 1258,2
 Sulawesi Barat88   1188,2
 Sulawesi Tenggara 88  124  8,2
 Bali95 135  8,3
Nusa Tenggara Barat 95   135   7,4
Nusa Tenggara Timur   95   127  8,6 
Maluku   951337,6
 Maluku Utara95  135 9,6
 Papua Barat145  16910,7 
Papua 145  185 15,7 
Kabupaten/Kota Bekasi95   135 8,4
 Kabupaten/Kota Bogor95   129 8,6
 Kota Depok95  131 8,5
 Kabupaten/Kota Tangerang, Tangerang Selatan 95 134  8,4 
Kabupaten Karawang  95   125 -
 Jakarta Barat - -8,9
 Jakarta Selatan - - 9,2
 Jakarta Timur - -8,8
 Jakarta Utara - - 9,6
Jakarta Pusat  - -9,3

sumber

BTN akan Perbesar Kredit Rumah Non Subsidi

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk, Maryono, menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan transformasi percepatan pembangunan perumahan. Percepatan tersebut dibagi menjadi dua, yakni pasar rumah bersubsidi dan non bersubsidi.


Dalam keterangannya hari ini di Jakarta, Maryono mengungkapkan bahwa saat ini pangsa pasar kredit rumah bersubsidi BTN mencapai 94-96 persen. "Sisanya adalah non subsidi," kata Maryono.


Ke depan, lanjut dia, perseroan akan melebarkan sayap ke non subsidi dan mengembangkannya hingga total kreditnya bisa mencapai 45 persen. Sebab, saat ini yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya rumah bersubsidi, melainkan juga rumah sederhana yang harganya di atas rumah bersubsidi.


BTN, menurut Maryono, juga akan melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar agar pasar rumah non subsidi BTN semakin berkembang.


Aset BTN, kata dia, mencapai Rp136 triliun. Sedangkan penyaluran kredit hingga 30 Maret 2014 mendapai sekitar Rp100 triliun dan posisi laba 2014 terakhir mencapai Rp341 miliar. (ren)





--
Sent from Gmail Mobile

Tuesday, May 6, 2014

Batas Maksimal Penghasilan Pembeli Rumah Bersubsidi Naik

rumah bersubsidi
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah menerbitkan perubahan harga untuk Rumah Sejahtera Tapak (RST) dan Rumah Sejahtera Susun (RSS) berdasarkan daerah atau provinsi. Perubahan ini juga disertai dengan perubahan besaran penghasilan maksimal kelompok sasaran KPR – FLPP (Kredit Pemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pemilikan Perumahan).

Berdasarkan aturan baru tersebut, besaran penghasilan maksimal untuk pembeli rumah tapak dengan FLPP dinaikkan dari Rp3,5 juta menjadi Rp4 juta. Sementara untuk rumah susun dinaikkan menjadi Rp7 juta dari sebelumnya Rp5,5 juta.

"Untuk kelompok sasaran rumah tapak yang dapat mengakses FLPP penghasilan maksimal dinaikan dari Rp3,5 juta menjadi Rp4 juta, begitu pula dengan kelompok sasaran rumah susun dinaikan dari Rp5,5 juta menjadi Rp7 juta," ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo dikutip pada laman Resmi Kemenpera, Selasa (29/04/14).

Harga baru rumah tapak dan susun sederhana berdasarkan provinsi ini telah diatur dalam  Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, Permenpera  Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dan Permenpera Nomor 5 Tahun 2014 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.

Meski begitu, kenaikan harga rumah berdasarkan peraturan baru ini belum dibarengi dengan pembebasan PPn. Sri mengungkapkan, dirinya melalui Kemenpera akan terus berusaha untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan terkait pembebasan PPn ini.

"Surat permohonan sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kemenpera akan terus memantau agar Peraturan Menteri Keuangan terkait harga rumah yang bebas PPN segera dikeluarkan," jelas Sri.

Dengan adanya Permenpea baru ini, berdampak pada perubahan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) yang harus dilakukan oleh semua bank pelaksana KPR – FLPP. Dijelaskan Sri, penyesuaian harus dilakukan bank dan pada dasarnya semua bank juga siap dengan aturan baru ini.

Selain mengatur perubahan harga rumah, Permenpera yang baru ini juga mengatur tentang pengalihan rumah yang tadinya belum diatur pada peraturan yang lama. Pengalihan ini nantinya kaan dilakukan oleh lembaga atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun sebelum badan ini terbentuk pengalihan kepemilikan rumah kepada MBR lain dapat difasilitasi oleh Bank Pelaksana. (raw)

Sumber carikredit.com

Friday, May 2, 2014

Inilah Harga Rumah Terbaru dengan KPR FLPP

Kini, harga rumah tapak baru dengan KPR FLPP Rp131 juta hingga Rp185 juta.

Dengan makin mahalnya biaya kontruksi dan tanah, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) merilis harga perumahan baru yang difasilitasi dengan KPR FLPP dengan berdasarkan  Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) nomor 3 tahun 2014. Penetapan kenaikan harga rumah tiap provinsi berbeda-beda.

Sri Hartoyo, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera mengungkapkan batasan maksimal harga rumah yang dapat difasilitasi KPR FLPP. "Berdasarkan Permenpera nomor 3 tahun 2014 menjadi Rp131 juta hingga Rp185 juta dimana sebelumnya menurut Permenpera nomor 27 tahun 2012 berkisar diangka Rp88 juta hingga Rp145 juta sesuai wilayah regional," katanya di Jakarta (29/4).  

Untuk wilayah Bodetabek harga rumah tapak termurah yaitu di Bogor sebesar Rp129 juta, sementara termahal di Bekasi yaitu Rp135 juta. Sementara untuk wilayah Tangerang harga rumah tapaknya berkisar Rp134 juta dan Depok Rp131 juta. "Harga rumah tapak termurah yang dirilis Kemenpera yaitu di Lampung, dan yang termahal yaitu di Papua," tandasnya.

http://rumahgratis.rumah123.com/detil-berita-properti-17228-inilah-harga-rumah-terbaru-dengan-kpr-flpp-id

1 Mei, Rumah Subsidi Rp116 Juta

Harga rumah bersubsidi atau rumah yang dibiayai melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serentak naik. Di Riau terhitung 1 Mei 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp28juta. Rumah yang awalnya dibandrol Rp88 juta itu kini menjadi Rp116 juta. 


Kenaikan rumah tipe 36 khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini disampaikan Plt Ketua DPD REI Nursyafri Tanjung pada Riau Pos, Senin (28/4) mengacu pada keputusan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) terkait pemberlakuan kenaikan harga rumah bersubsidi ini.

''Kamis (25/4) lalu Kemenpera sudah menandatangani keputusan tersebut. Secara resmi pula kita di Riau akan menaikkan harga terhitung tanggal 1 Mei mendatang,'' jelasnya.Menurut Syafri, kenaikan harga rumah ini sudah selayaknya, karena harga Rp88 juta sudah sejak tahun 2011 diberlakukan. Terus bertahan dalam angka Rp88 juta sangat memberatkan para pengembang di Riau.


Bahkan sebelum harga ini naik, REI berhitung lebih dulu terjadi kenaikan biaya produksi karena imbas kenaikan BBM. ''Tentunya kenaikan harga rumah yang demikian akan kita imbangi juga dengan peningkatan kualitas dan meningkatkan spesifikasinya. Kondisi ini tentu akan menggairahkan pengembang yang bermain di sektor pembangunan rumah bersubsidi ini,'' katanya.


Nursafry juga mengakui, setakat ini target ideal pembangunan rumah bersubsidi di Riau belum terpenuhi, di saat minat masyarakat berpenghasilan rendah sangat tinggi. ''Diharapkan dampak kenaikan harga mampu menggairahkan para pengembang,'' jelasnya.


REI Riau juga mengharapkan dengan adanya kenaikan ini pihak perbankan juga segera merealisasikan. ''Kita sangat menunggu kenaikan rumah FLPP ini. Kalau tidak naik juga, banyak pengembang yang kesulitan bermain di sektor ini, karena tidak seimbangnya biaya material bangunan yang dikeluarkan, ''jelasnya.(fas)
 


Woow!! Gaji Rp4 juta bisa cicil rumah subsidi

Pemerintah resmi menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), seiring dengan kenaikan batas maksimal harga rumah bersubsidi.

Kementerian Perumahan Rakyat dalam kebijakan barunya menetapkan harga rumah bersubsidi baik tapak maupun susun berdasarkan provinsi. Harga rumah mengalami kenaikan bervariasi, dengan kenaikan tertinggi mencapai lebih dari 40% dair harga awal.


"Di dalam peraturan menteri tersebut diatur adanya perubahan penghasilan maksimal dari kelompok sasaran," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo, Rabu (30/4/2014).


Untuk kelompok sasaran rumah tapak yang dapat mengakses fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dengan penghasilan maksimal naik dari Rp3,5 juta menjadi Rp4 juta. Sementara pada kelompok sasaran rumah susun, naik dari Rp5,5, juta menjadi Rp7 juta.

Ditjen Pajak restui penghapusan PPN rumah murah

Usulan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) agar rumah murah di tiga zona dibebaskan dari Pajak Penjualan (PPN), dikabulkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bahkan, otoritas pajak meminta jumlah zona ditambah hingga sembilan, agar rumah yang bebas PPN lebih merata, tidak hanya di perkotaan.

Dirjen Pajak Fuad Rahmany kajian pihaknya dikirim kepada menteri keuangan. Dalam waktu dekat, dasar hukum pembebasan PPN itu akan muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan.

"Pada dasarnya kita sudah menampung, mengakomodir usulan dari menpera, dan memberikan peluang ke developer untuk membangun rumah rakyat, rusun sederhana," ujarnya selepas mengisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Rabu (30/4).

Mengacu Peraturan Menteri Perumahan Rakyat yang dilansir November 2013,harga rumah murah 

  • Non-Jabodetabek dan Non-Papua naik menjadi Rp 105 juta, dari sebelumnya Rp 88 juta. 
  • Harga rumah murah di sekitar Ibu Kota menjadi Rp 115 juta dari Rp 95 juta.
  • Khusus Papua rumah murah sekarang dibanderol Rp 165 juta per unit, dari sebelumnya Rp 145 juta.


Beleid itu berlaku per 1 Mei 2014. Jika tidak dibebaskan dari PPN, konsumen akan terbebani.

Fuad mengamini usulan Kemenpera. Justru otoritas pajak menyarankan perluasan zona rumah, supaya lebih banyak masyarakat yang tidak dibebani PPN.

"Kita perbaiki lebih bagus lagi karena kita dasarnya supaya rumah rakyat disediakan dalam jumlah cukup banyak," ungkapnya.

Adapun sikap Kemenkeu yang meminta harga pembanding rumah murah versi Kementerian Pekerjaan Umum, kata Fuad, sekadar acuan saja. Itu bukan karena harga Kemenpera terlalu mahal.

Cuma, jenis dan harga rumah murah yang bebas PPN ditingkatkan. Harga jual di Jabodetabek juga dinaikkan, sehingga pembebasan PPN lebih adil.

"Minimal 36 m2 lah jangan di bawah itu. Di atas Rp 150 juta juga, tergantung wilayah. Kita naikin bebas PPN-nya. Kalau enggak nanti tidak ada yang mau bangun rumah-rumah di kota. Rakyat akhirnya di ujung kulon semua, jadi kita tambah zonanya, bahkan kita naikin," kata Fuad.

Sumber http://www.merdeka.com/uang/ditjen-pajak-restui-penghapusan-ppn-rumah-murah.html
close