Harga Rumah & Apartemen Murah: Info Harga Rumah
Showing posts with label Info Harga Rumah. Show all posts

Tuesday, October 6, 2015

Keputusan Presiden Jokowi di Bidang Properti

No comments :

Sektor properti menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi,) untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada paket kebijakan ekonomi September 1, berbagai deregulasi dilakukan untuk mendorong sektor properti yang ikut terkena dampak dari perlambatan ekonomi Indonesia.

Ada dua kebijakan yang disiapkan oleh pemerintah di bidang properti. Pertama menaikkan batas pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk hunian mewah dan apartemen, dan kedua membolehkan warga asing memiliki properti di dalam negeri.

"Ini untuk meningkatkan daya saing dan industri di sektor properti yang diharapkan juga dapat memberikanspillover effect terhadap pertumbuhan sektor pengolahan dan konstruksi" ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro seperti dikutip, Senin (21/9/2015)

Kebijakan pertama, hunian mewah dan apartemen yang dikenakan PPnBM adalah konsumen yang membeli pada harga di atas Rp 10 miliar. Aturan ini menjadi kewenangan dari Kementerian Keuangan. Ditargetkan peraturan menteri keuangan dapat selesai pada awal Oktober 2015.

Aturan yang akan direvisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.010/2015, pemerintah mengatur bahwa properti yang dikenai PPnBM 20% adalah apartemen dan rumah mewah.

Kedua, adalah memperbolehkan warga asing memiliki properti di dalam negeri. Namun dibatasi hanya pada apartemen dengan harga di atas Rp 10 miliar. Ini memberikan kepastian hukum dan kemudahan, bagi orang asing (investor) untuk mendapatkan tempat tinggal di Indonesia.

"Aturan ini akan mengakomodir kepemilikan warga asing untuk memiliki properti apartemen. Sesuai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk warga asing yang boleh itu apartemen. Selama ini warga asing hanya boleh membeli properti dengan hak pakai. Lama waktu hak pakai rumah dan apartemen yang diberikan kepada warga asing, selama ini sesuai ketentuan yaitu 25 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun. Ferry mengatakan, belum bisa menyampaikan poin revisi terkait hal tersebut.

"Intinya, hak pakai mau berapa puluh tahun, yang penting kemanfaatan orang asing itu di sini. Sudah jelas juga ketentuan hak pakai di UUPA. Usulan dari udah disampaikan," kata Ferry.

Thursday, March 5, 2015

Gaji Rp 4 Juta/Bulan Kini Bisa Beli Rumah

No comments :

Pemerintah memutuskan sedikit mengubah ketentuan perumahan rakyat. Keputusan itu diambil dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3).

Berikut ini beberapa ketentuan baru dalam program perumahan rakyat itu:

1. Uang muka diturunkan


Pemerintah menurunkan uang muka perumahan rakyat dari tadinya 5 persen menjadi 1 persen saja dari total harga rumah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mengatakan, ditambah biaya macam-macam uang muka 5 persen itu menjadi 10 persen. “Makanya kami jadikan 1 persen,” tutur Basuki, usai rapat itu.

2. Tambahan Rp 4 juta untuk uang muka


Selain penurunan persentase uang muka dari total harga rumah, pemerintah juga memutuskan memberikan duit tunai Rp 4 juta untuk menambahi uang muka tadi.

3. Bunga kredit diturunkan 


Bunga program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang akan membiayai pembelian perumahan rakyat, juga ikut turun menjadi 5 persen, dari sebelumnya 7,5 persen dari harga rumah.

"Sehingga mudah-mudahan kalau begitu, MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) bisa lebih menjangkau," ujar Basuki.

4. Gaji Rp 4 Juta per bulan


Pemerintah mensyaratkan hanya mereka yang berpenghasilan Rp 4 juta ke bawah yang bisa mendapatkan fasilitas perumahan rakyat tipe rumah tapak. Sedangkan yang ingin mendapatkan apartemen atau rumah susun dalam program perumahan rakyat harus berpenghasilan Rp 7 juta ke bawah.

5. Sistem pembayaran


Pembayaran perumahan ini bisa dilakukan melalui sistem pembayaran payroll. Tapi bagi yang tak punya akses ke bank, bisa memanfaatkan sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR). Basuki mengatakan, dengan terbukanya akses ke KUR akan memperluas jangkauan program perumahan rakyat itu. (Resty Armenia/CNN Indonesia/ng)

Friday, February 27, 2015

Ini Alasan Rumah di Pondok Indah Harganya Miliaran Rupiah

No comments :


Harga rumah mewah di Pondok Indah terus naik. Bukan ratusan juta lagi, melainkan miliaran rupiah kocek yang harus dirogoh untuk membeli hunian megah di kawasan elit di Jakarta Selatan itu.

Salah satu agen properti di kawasan Pondok Indah, Easton, bernama Edi Harjono mengungkap penyebab tren kenaikan harga rumah di Pondok Indah yang terus meningkat. Menurutnya, kenaikan harga rumah di Pondok Indah adalah karena ulah spekulan.

"Ada salah satu investor dia main. Rillnya dia harus buka (harga) untuk rumah itu Rp 5,5 miliar. Dia buka Rp 6,5 miliar," kata Edi saat ditemui detikFinance di kantornya Jalan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2014).

Dikatakan Edi, spekulan tersebut merusak harga pasaran. Di sisi lain, banyak konsumen yang tidak berpikir panjang untuk mengeluarkan kocek sebesar itu, asalkan punya rumah mewah di kawasan elit.

"Pembeli ini kadang-kadang gila, edan juga. Saat dia ingin tinggal di Pondok Indah, yang dari luar kota tidak tahu pasaran Jakarta dia keliling nyari nggak ketemu. Yang Rp 6,5 miliar ini dinego. Rp 6,4 miliar, Rp 6,5 miliar ini disikat juga," terangnya.

Ini menimbulkan gejolak harga di kawasna tersebut, juga kawasan lain di sekitarnya, yang mana menurut Edi ikut-ikutan menaikkan harga rumahnya, agar tidak beda jauh.

"Yang menimbulkan yang lain jadi ngikutin. Dia aja Rp 6,5 miliar laku. Timbulnya itu bukan karena rencana kenaikan itu. Coba-coba dia laku. Dia jadi seragam semua. Prakteknya di Pondok Indah kayak gitu. Ini aneh, beda dengan Bintaro. Karena di sini (Pondok Indah) banyak yang dicari. Yang dijual kan sedikit," tutupnya.

Wednesday, May 7, 2014

Rumah Subsidi Naik Rp 37 Juta

No comments :
Pada tahun 2014 ini, DPD Real Estat Indonesia (REI) Sulsel menargetkan membangun rumah subsidi di daerah ini sebanyak 10 ribu unit. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 65 persen dari realisasi pembangunan tahun 2013 lalu yang mencapai 6 ribu unit.Sedangkan harga rumah subsidi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Sulsel naik Rp 37 juta atau dari Rp 88 juta menjadi Rp 125 juta.


Kenaikan harga ini berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 3 Tahun 2014. Untuk suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP tetap 7,25 persen per tahun.Wakil Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulsel Bidang Hubungan Masyarakat, Simon Rahman, beberapa hari lalu, menjelaskan, keputusan itu sangat ditunggu pengembang rumah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebelumnya, pembangunan rumah subsidi terhambat karena pengembang menunggu penyesuaian harga dari pemerintah.Harga rumah subsidi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Sulawesi Selatan (Sulsel) naik dari Rp 88 juta menjadi Rp 125 juta. Kenaikan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 3 Tahun 2014. Bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP tetap 7,25 persen per tahun. Keputusan ini akan disosialisasikan luas. Sedangkan aturan lainnya masih sama, yakni pembangunan rumah FLPP harus jadi terlebih dahulu baru memasuki proses KPR.

Simon menjelaskan keputusan itu sangat ditunggu pengembang rumah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebelumnya, pembangunan rumah subsidi terhambat karena pengembang menunggu penyesuaian harga dari pemerintah. (*mir)
Sumber beritakotamakassar.com





--
Sent from Gmail Mobile

Harga Rumah Sederhana Naik Per Mei 2014

No comments :
Kenaikan harga tanah dan bahan bangunan mempengaruhi harga jual rumah sederhana. Mulai 1 Mei 2014 ini harga rumah sederhana di Jawa Tengah ditetapkan senilai Rp 118juta per unit.

Ketua Badan Diklat DPP Real Estate Indonesia (REI), Sudjadi mengatakan, kenaikan harga rumah sederhana telah melewati berbagai pertimbangan. Pihaknya sendiri juga sudah mengajukan harga yang pantas untuk dijual ke konsumen yang disesuaikan dengan harga bangunan dan BBM.

"Sebelumnya harga jual rumah sederhana di Jateng senilai Rp 88juta. Namun pada bulan November kami mengajukan harga sebesar Rp 124juta per unit dengan alasan ada kenaikan harga BBM yang menyebabkan harga komoditas lain melonjak naik. Kendati demikian, harga Rp 118juta yang disetujui," ungkapnya.

Dibandingkan dengan provinsi lain Jawa Barat dan Jawa Timur, harga jual rumah sederhana di Jateng adalah paling tinggi. Pada kedua provinsi tetangga harga rumah sederhana dipatok Rp 115juta. Artinya ada selisih Rp 3juta lebih rendah dibanding harga di Jateng.

Setelah keputusan harga tersebut para pengembang akan memulai produksi secara optimal. "Ya, walau tidak sesuai dengan harga pengajuan kami tetapi ini tidak terlalu memberatkan bagi para pengembang. Kami berusaha menyesuaikan saja," kata Sudjadi.

Berdasarkan perhitungan REI, jika bank menerapkan Uang Muka (UM) sebesar 10% dengan bunga 7,25 per tahun untuk pengajuan kredit selama 10 tahun maka cicilan yang harus dibayarkan per bulan yaitu Rp1.246.000 sedangkan jika 15 tahun sebesar Rp969 ribu dan 20 tahun sebesar Rp839 ribu.

Pembangunan untuk rumah tapak sejahtera ini akan dilakukan di luar kota Semarang. Adapun, bila dapat dilakukan di dalam kota hanya berada di kawasan Kecamatan Genuk.

"Saya sendiri tidak membangun rumah sederhana di Kota Semarang tapi adanya di Kabupaten Semarang Ungaran yaitu Griya Karya Adiguna. Sampai dengan akhir bulan ini saya belum menaikkan harga yaitu masih Rp88 juta," ujarnya.

Rumah bersubsidi tersebut maksimal dibangun dengan tipe 36 m2 yang terdiri dari dua kamar dan minimal 21 m2 dengan satu kamar. Diketahui meski harga sudah ditentukan, Dirjen Pajak sejauh ini belum membebaskan PPN dan PPh. Dengan demikian para pengembang masih menunggu sebelum melakukan penjualan.
( Anggun Puspita / CN39 / SMNetwork )
suaramerdeka.com

Friday, May 2, 2014

Inilah Harga Rumah Terbaru dengan KPR FLPP

No comments :
Kini, harga rumah tapak baru dengan KPR FLPP Rp131 juta hingga Rp185 juta.

Dengan makin mahalnya biaya kontruksi dan tanah, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) merilis harga perumahan baru yang difasilitasi dengan KPR FLPP dengan berdasarkan  Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) nomor 3 tahun 2014. Penetapan kenaikan harga rumah tiap provinsi berbeda-beda.

Sri Hartoyo, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera mengungkapkan batasan maksimal harga rumah yang dapat difasilitasi KPR FLPP. "Berdasarkan Permenpera nomor 3 tahun 2014 menjadi Rp131 juta hingga Rp185 juta dimana sebelumnya menurut Permenpera nomor 27 tahun 2012 berkisar diangka Rp88 juta hingga Rp145 juta sesuai wilayah regional," katanya di Jakarta (29/4).  

Untuk wilayah Bodetabek harga rumah tapak termurah yaitu di Bogor sebesar Rp129 juta, sementara termahal di Bekasi yaitu Rp135 juta. Sementara untuk wilayah Tangerang harga rumah tapaknya berkisar Rp134 juta dan Depok Rp131 juta. "Harga rumah tapak termurah yang dirilis Kemenpera yaitu di Lampung, dan yang termahal yaitu di Papua," tandasnya.

http://rumahgratis.rumah123.com/detil-berita-properti-17228-inilah-harga-rumah-terbaru-dengan-kpr-flpp-id

1 Mei, Rumah Subsidi Rp116 Juta

No comments :

Harga rumah bersubsidi atau rumah yang dibiayai melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serentak naik. Di Riau terhitung 1 Mei 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp28juta. Rumah yang awalnya dibandrol Rp88 juta itu kini menjadi Rp116 juta. 


Kenaikan rumah tipe 36 khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini disampaikan Plt Ketua DPD REI Nursyafri Tanjung pada Riau Pos, Senin (28/4) mengacu pada keputusan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) terkait pemberlakuan kenaikan harga rumah bersubsidi ini.

''Kamis (25/4) lalu Kemenpera sudah menandatangani keputusan tersebut. Secara resmi pula kita di Riau akan menaikkan harga terhitung tanggal 1 Mei mendatang,'' jelasnya.Menurut Syafri, kenaikan harga rumah ini sudah selayaknya, karena harga Rp88 juta sudah sejak tahun 2011 diberlakukan. Terus bertahan dalam angka Rp88 juta sangat memberatkan para pengembang di Riau.


Bahkan sebelum harga ini naik, REI berhitung lebih dulu terjadi kenaikan biaya produksi karena imbas kenaikan BBM. ''Tentunya kenaikan harga rumah yang demikian akan kita imbangi juga dengan peningkatan kualitas dan meningkatkan spesifikasinya. Kondisi ini tentu akan menggairahkan pengembang yang bermain di sektor pembangunan rumah bersubsidi ini,'' katanya.


Nursafry juga mengakui, setakat ini target ideal pembangunan rumah bersubsidi di Riau belum terpenuhi, di saat minat masyarakat berpenghasilan rendah sangat tinggi. ''Diharapkan dampak kenaikan harga mampu menggairahkan para pengembang,'' jelasnya.


REI Riau juga mengharapkan dengan adanya kenaikan ini pihak perbankan juga segera merealisasikan. ''Kita sangat menunggu kenaikan rumah FLPP ini. Kalau tidak naik juga, banyak pengembang yang kesulitan bermain di sektor ini, karena tidak seimbangnya biaya material bangunan yang dikeluarkan, ''jelasnya.(fas)
 


Woow!! Gaji Rp4 juta bisa cicil rumah subsidi

No comments :

Pemerintah resmi menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), seiring dengan kenaikan batas maksimal harga rumah bersubsidi.

Kementerian Perumahan Rakyat dalam kebijakan barunya menetapkan harga rumah bersubsidi baik tapak maupun susun berdasarkan provinsi. Harga rumah mengalami kenaikan bervariasi, dengan kenaikan tertinggi mencapai lebih dari 40% dair harga awal.


"Di dalam peraturan menteri tersebut diatur adanya perubahan penghasilan maksimal dari kelompok sasaran," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo, Rabu (30/4/2014).


Untuk kelompok sasaran rumah tapak yang dapat mengakses fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dengan penghasilan maksimal naik dari Rp3,5 juta menjadi Rp4 juta. Sementara pada kelompok sasaran rumah susun, naik dari Rp5,5, juta menjadi Rp7 juta.

Ditjen Pajak restui penghapusan PPN rumah murah

No comments :
Usulan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) agar rumah murah di tiga zona dibebaskan dari Pajak Penjualan (PPN), dikabulkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bahkan, otoritas pajak meminta jumlah zona ditambah hingga sembilan, agar rumah yang bebas PPN lebih merata, tidak hanya di perkotaan.

Dirjen Pajak Fuad Rahmany kajian pihaknya dikirim kepada menteri keuangan. Dalam waktu dekat, dasar hukum pembebasan PPN itu akan muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan.

"Pada dasarnya kita sudah menampung, mengakomodir usulan dari menpera, dan memberikan peluang ke developer untuk membangun rumah rakyat, rusun sederhana," ujarnya selepas mengisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Rabu (30/4).

Mengacu Peraturan Menteri Perumahan Rakyat yang dilansir November 2013,harga rumah murah 

  • Non-Jabodetabek dan Non-Papua naik menjadi Rp 105 juta, dari sebelumnya Rp 88 juta. 
  • Harga rumah murah di sekitar Ibu Kota menjadi Rp 115 juta dari Rp 95 juta.
  • Khusus Papua rumah murah sekarang dibanderol Rp 165 juta per unit, dari sebelumnya Rp 145 juta.


Beleid itu berlaku per 1 Mei 2014. Jika tidak dibebaskan dari PPN, konsumen akan terbebani.

Fuad mengamini usulan Kemenpera. Justru otoritas pajak menyarankan perluasan zona rumah, supaya lebih banyak masyarakat yang tidak dibebani PPN.

"Kita perbaiki lebih bagus lagi karena kita dasarnya supaya rumah rakyat disediakan dalam jumlah cukup banyak," ungkapnya.

Adapun sikap Kemenkeu yang meminta harga pembanding rumah murah versi Kementerian Pekerjaan Umum, kata Fuad, sekadar acuan saja. Itu bukan karena harga Kemenpera terlalu mahal.

Cuma, jenis dan harga rumah murah yang bebas PPN ditingkatkan. Harga jual di Jabodetabek juga dinaikkan, sehingga pembebasan PPN lebih adil.

"Minimal 36 m2 lah jangan di bawah itu. Di atas Rp 150 juta juga, tergantung wilayah. Kita naikin bebas PPN-nya. Kalau enggak nanti tidak ada yang mau bangun rumah-rumah di kota. Rakyat akhirnya di ujung kulon semua, jadi kita tambah zonanya, bahkan kita naikin," kata Fuad.

Sumber http://www.merdeka.com/uang/ditjen-pajak-restui-penghapusan-ppn-rumah-murah.html

Harga Baru Rumah Bersubsidi Harus Langsung Diterapkan

No comments :
Para pengembang diminta segera menerapkan harga jual baru untuk rumah bersubsidi yang telah ditetapkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Mereka juga diminta lebih banyak membangun rumah susun daripada rumah tapak untuk efisiensi lahan perumahan.

"Para pengembang bisa menerapkan harga jual baru rumah bersubsidi yang ditetapkan Kemenpera untuk rumah yang menggunakan skema KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Penbiayaan Perumahan) tanpa harus menunggu keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN)," ujar Menpera Djan Faridz dalam keterangan persnya, Rabu (30/4).

Dia menambahkan, untuk biaya PPN 10 persen khusus rumah bersubsidi nantinya bisa dibebankan ke konsumen. Asalkan jangka waktu kreditnya diperpanjang antara 15 sampai 20 tahun. Ini agar stok rumah yang sudah ada bisa terserap dan konsumen bisa segera memilikinya.

Lebih lanjut, dijelaskan politisi PPP ini, untuk mengefisiensikan lahan perumahan yang semakin terbatas, pihak Kemenpera mengizinkan pengembang membangun rumah murah tidak hanya dalam bentuk rumah tapak melainkan rumah susun. Di kota-kota besar sudah mulai dibangun rumah susun berderet.

"Bangun dua lantai dengan biaya pembangunan Rp 55 juta. Meski marginnya tidak terlalu besar, tapi bangun rumah susun bisa mengatasi masalah keterbatasan lahan," terangnya.

Selama ini pengembang mengalami kesulitan menyediakan rumah bersubsidi mengingat terbatasnya lahan dan harga tanah yang mahal. Belum lagi ditambah naiknya harga-harga bahan bangunan.

"Pembangunan rusun merupakan salah satu solusi untuk pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat," tandasnya. (esy/jpnn)

Sumber http://www.jpnn.com/read/2014/04/30/231681/Harga-Baru-Rumah-Bersubsidi-Harus-Langsung-Diterapkan-

Harga Rumah Murah Naik Lagi

No comments :
Keinginan masyarakat untuk memiliki rumah murah,sepertinya akan berat. Pasalnya pemerintah kembali mengerluarkan kebijakan harga rumah subsidi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Sulawesi Selatan (Sulsel) naik dari Rp 88 juta menjadi Rp 125 juta. 

Kenaikan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 3 Tahun 2014. Bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP tetap 7,25 persen per tahun. Wakil Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulsel Bidang Hubungan Masyarakat, Simon Rahman mengatakan bahwa kebijakan ini segera disosialisasikan kepada masyarakat umum. Dia berharap dengan adanya keputusan ini para pengembang segera merealisasikan proyek rumah murah tersebut. [KM03]

Sumber http://kabarmakassar.com/ekobis/item/15310-iyaa-harga-rumah-murah-naik-lagi.html

Wednesday, April 30, 2014

Kempera Umumkan Kenaikan Harga Rumah Bersubsidi

No comments :

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kempera) mengumumkan harga rumah bersubsidi mulai tahun ini, naik dari harga Rp 88 juta menjadi Rp 113 juta dan harga paling tinggi mencapai Rp 185 juta.


"Kenaikan harga rumah bersubsidi ini paling tinggi berada di Papua dari harga Rp 145 juta naik menjadi Rp 185 juta," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kempera Sri Hartoyo dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) yang baru Tahun 2014, di kantornya, Jakarta, Senin (28/4).


Menurut Sri Hartoyo, Permenpera baru yang dimaksud adalah Permenpera Nomor 3/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, Permenpera Nomor 4/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dan Permenpera Nomor 5/2014 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.


Permenpera baru mengatur harga rumah baik Rumah Sejahtera Tapak (RST) maupun Rumah Sejahtera Susun (RSS) berdasarkan provinsi. Perubahan ini disertai pula dengan perubahan penghasilan maksimal kelompok sasaran KPR-FLPP.


"Untuk kelompok sasaran rumah tapak yang dapat mengakses FLPP penghasilan maksimal dinaikan dari Rp 3,5 juta menjadi Rp 4 juta, begitu pula dengan kelompok sasaran rumah susun dinaikan dari Rp 5,5 juta menjadi Rp 7 juta," kata dia.


Menurutnya, kenaikan harga rumah berdasarkan Permenpera yang baru ini belum diikuti dengan bebas PPn, meskipun begitu, Kempera akan terus berupaya agar mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.


"Surat permohonan sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kempera akan terus memantau agar Peraturan Menteri Keuangan terkait harga rumah yang bebas PPN segera dikeluarkan," jelasnya.


Dampak adanya Permenpera yang baru ini, maka Bank Pelaksana harus melakukan pembaharuan PKO. "Bank Pelaksana harus melakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kerjasama Operasional yang telah dilaksanakan dan pada dasarnya semua bank pelaksana siap dengan aturan yang baru ini," ujarnya.


Selain mengatur tentang harga rumah berdasarkan provinsi, Permenpera yang baru juga mengatur tentang pengalihan rumah yang sebelumnya tidak diatur di dalam peraturan yang lama.


"Pengalihan rumah ini nantinya akan dilakukan oleh lembaga atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah, tetapi sebelum badan ini terbentuk pengalihan kepemilikan rumah kepada MBR lain dapat difasilitasi oleh Bank Pelaksana," terang Sri Hartoyo.

Harga Rumah Diatur Berdasarkan Provinsi

No comments :

Harga rumah di masing-masing daerah bakal berubah. Hal itu menyusul dengan terbitnya Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera. Selain itu terbit juga Permenpera  Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera. Serta, Permenpera Nomor 5 Tahun 2014 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera.


"Permenpera baru mengatur harga rumah baik Rumah Sejahtera Tapak (RST) maupun Rumah Sejahtera Susun (RSS) berdasarkan Provinsi. Perubahan ini disertai pula dengan perubahan penghasilan maksimal kelompok sasaran KPR - FLPP," ungkap Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo dalam keterangan persnya, Senin (28/4).


Dijelaskannya, dampak dari adanya Permenpera yang baru ini, maka Bank Pelaksana harus melakukan pembaharuan PKO. "Bank Pelaksana harus melakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kerja sama Operasional yang telah dilaksanakan dan pada dasarnya semua Bank Pelaksana siap dengan aturan yang baru ini," ujar Sri Hartoyo.


Selain mengatur tentang harga rumah berdasarkan Provinsi, Permenpera yang baru juga mengatur tentang pengalihan rumah yang sebelumnya tidak diatur di dalam peraturan ama.  "Pengalihan rumah ini nantinya akan dilakukan oleh lembaga atau badan yang ditunjuk pemerintah. Sebelum badan ini terbentuk pengalihan kepemilikan rumah kepada MBR lain dapat difasilitasi oleh Bank Pelaksana," terang Sri Hartoyo.



Harga Jual Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Naik

No comments :

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan bahwa harga jual maksimal rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah naik menjadi Rp135 juta.


"Nanti segera dikirimkan dan disosialisasikan ke daerah," kata Menpera Djan Faridz di Pontianak, Senin.


Sebelumnya kalangan pengembang perumahan meminta kepastian dari pemerintah terkait harga rumah maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.


Ia pun mengingatkan karena harga tersebut angka maksimal maka pengembang jangan menjual lebih mahal dari harga tersebut.


Djan Faridz juga meminta pemerintah daerah agar tidak menerapkan pajak bumi dan bangunan terlalu tinggi.


Menurut dia, masyarakat sebenarnya sudah dikenakan pajak kekayaan atas rumah yang ditetapkan di pusat. "Namun mereka dikenakan pajak lagi di daerah melalui PBB," katanya.


Ia menilai hal itu tidak tepat karena masyarakat baru menikmati keuntungan dari nilai propertinya ketika menjual. "Bukan pada saat menempati. Kemudian, ada lagi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan," ujar Djan Faridz.


Sedangkan pajak bumi dan bangunan terus meningkat setiap tahun yang ujung-ujungnya akan memberatkan masyarakat.


Ia mencontohkan di kawasan Menteng dan Kebayoran Baru di DKI Jakarta, kini sangat minim warga asal yang menempati daerah elit tersebut.


"Karena mereka yang umumnya sudah pensiun atau sudah tidak ada lagi, keluarganya kesulitan untuk membayar pajak yang terus meningkat," katanya.


Selain harga dinaikkan, tenggat waktu pembayaran cicilan juga diperpanjang menjadi 15 tahun sampai 20 tahun.


Ia mengakui, sebelum menaikkan harga jual rumah masyarakat"Tapi sampai sekarang belum ada keputusan. Jadinya pajak pertambahan nilai tersebut, tetap dibayar mencicil selama 15 tahun sampai 20 tahun," katanya. [Ant]


Sumber http://utama.seruu.com/read/2014/04/28/211596/harga-jual-rumah-masyarakat-berpenghasilan-rendah-naik

Harga Rumah Miliaran Rupiah Di Pontianak Laris

No comments :

Kalimantan Barat - PONTIANAK, (Kalimantan-News) - Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengungkapkan harga perumahan di Kota Pontianak sudah mencapai miliaran rupiah per unit dan laris dibeli konsumen.


"Ada yang sudah diatas Rp4 miliar per unitnya untuk beberapa lokasi tertentu," kata Sutarmidji saat pembukaan Kalbar Property Fiesta 2014 di Pontianak, Senin.


Ia mencontohkan di kawasan Jalan Purnama dan Jalan Perdana di Pontianak Tenggara dan Selatan, yang tengah dibangun perumahan mewah.


Harga rumah yang dijual mulai dari Rp2,7 miliar per unit dan peminatnya cukup tinggi. Kemudian di kawasan Parit Haji Husin II, Pontianak Tenggara, juga tengah dibangun perumahan dengan harga mulai Rp3 miliar.


Menurut dia, kondisi itu menunjukkan bahwa harga perumahan di Pontianak mempunyai harga yang terus meningkat.


Ia juga mengeritisi sikap beberapa pengembang yang memanipulasi harga jual perumahan untuk menekan biaya penetapan harga tanah dan bangunan (BPHTB).


"Ada yang menetapkan akta jual beli hanya Rp48 juta di Jalan Purnama. Atau di Sepakat 2, harganya Rp58 juta, padahal saya tahu harganya di kawasan itu Rp300 juta," katanya.


Ia mengingatkan agar pengembang maupun notaris serta perbankan untuk tidak memanipulasi data.


Di Kalbar, harga maksimum rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah Rp115 juta per unit.


Namun ia menegaskan Pemkot Pontianak akan selalu menunjang untuk kegiatan di bidang properti. "Hampir tidak ada jalan yang kondisinya tidak nyaman di Kota Pontianak," kata Sutarmidji. (das/ant)


Friday, April 18, 2014

BTN Siap Lepas 785 Rumah Subsidi di Solo

No comments :
Bank Tabungan Negara (BTN) terus berupaya memenuhi komitmennya menggarap pembangunan perumahan bagi masyarakat. Manajemen bank pelat merah inipun berkomitmen melepas 785 unit rumah bersubsidi di Soloraya.


Tercatat ada empat daerah yang saat ini menjadi konsentrasi pembangunan perumahan, yakni Sukoharjo, Karanganyar, Klaten dan Boyolali. Branch Manager BTN Syariah Solo, Anggarani, menyatakan mayoritas pembangunan dilakukan di Kabupaten Karanganyar.

"Paling banyak memang Karanganyar. Sebagian besar proyek perumahan kami biayai konsumsinya," ujarnya, saat ditemui di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo.

Bumi Intanpari menjadi salah satu basis proyek perumahan BTN lantaran jaraknya yang berdekatan dengan Kota Solo. Selama ini, banyak masyarakat menengah ke bawah yang beraktivitas di Kota Bengawan cenderung melirik perumahan tak jauh dari tempat kerjanya.

"Ini karena untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah yang bekerja di Solo, mereka nggak akan mengambil perumahan yang jauh dari Solo. Sehingga dipilih Karanganyar karena nempel dengan Solo," kata Anggarani.

Seluruh unit tersebut diharapkan bisa selesai dibangun pada 2014 ini. BTN memiliki program tenor 15 hingga 20 tahun dengan bunga 7,25 persen sampai jangka waktu pelunasan.
close